ADMINISTRASI

ADMINISTRASI DESA PONDOKDALEM

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a.Memimpin penyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b.Mengajukan rancangan peraturan desa;

c.Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e.Membina kehidpan masyarakat desa;

f.Membina perekonomian desa;

g.Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

h.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahanakan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d.Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e.Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN;

f.Menjalin hubungan  kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g.Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h.Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;

i.Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j.Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k.Memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris Pemerintah Desa;

l.Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

m.Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

n.Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;

o.Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

p.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.

Laporan sebagaimana dimaksud digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Tugas Pokok Sekretaris Desa

(1)Sekretaris Desa berkedudukan memimpin sekretariat desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

(2)Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a.melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;

b.melaksanakan urusan keuangan;

c.melaksanakan adminstrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

d.melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas :

a.melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi agraria, urusan transmigrasi serta monografi desa;

b.menginventarisir administrasi Tanah Kas Desa (TKD) yang dikuasai oleh Desa serta administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

c.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang pemerintahan;

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

  Tugas Pokok Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
  Kepala Urusan Ekonomi Pembanguan, mempunyai tugas :

a.melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan meliputi menyiapkan / menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibahas dalam forum MUSRENBANG;

b.membina kelompok pendengar siaran pedesaan, koperasi, lumbug dan perusahaan / perijinan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

c.meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sikronisasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa;

d.membantu kegiatan usaha dan memajukan pertanian, peternakan dan perikanan;

e.menggiatkan pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

f.memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang pembangunan;

g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Tugas Pokok Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.mengadakan pencatatan urusan kematian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian serta pendataan tentang nikah, talak dan rujuk;

b.menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;

c.membantu mengatur pemberian bantuan kepada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;

d.mengadakan usaha-usaha untuk menghimjpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan sosial lainnya serta mengkoordinir pelaksanaannya;

e.membantu mengusahakan pengawasan / penanggulangan gelandangan dan tuna sosial;

f.melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan tempat umum, memelihara tempat-tempat ibadah dan pembinaan badan-badan sosial dan perijinannya.

g.memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa di bidang kesejahteraan rakyat.

h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

                                               

Tugas Pokok Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

a.mengolah administrasi keuangan desa, menyiapkan data guna menyusun anggaran, perubahan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melaksanakan tata pembukuan secara teratur;

b.menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran.

c.menyusun Rancangan APBDesa dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;

d.membantu kelancaran pemasukan PADesa;

e.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang keuangan;

f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

                                               

Tugas Pokok Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat serta pengirimannya;

b.mengatur dan menata surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa / Sekretaris Desa;

c.mengatur rumah tangga sekretariat desa, khususnya kebutuhan kantor;

d.menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, buku-buku inventaris, dokumen, mengurusi absen perangkat desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;

e.mengurus pemeliharaan kendaraan dinas dan kebersihan kantor;

f.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang Umum;

g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Tugas Pokok Kepala Urusan Pamong Tani dan Kepala Urusan Keamanan

 (1)Kepala Urusan Pamong Tani, mempunyai tugas :

a. membina dan mengkoordinasikan gabungan kelompok tani atau      kelompok tani yang ada di desanya;

b. membina dan mengkoordinasikan Gabungan Himpunan Petani      Pemakai Air (HIPPA) atau kelompok HIPPA yang ada di desanya;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2)Kepala Urusan Keamanan, mempunyai tugas :

a.menyusun dan melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban;

b.menggiatkan partisipasi masyarakat di bidang keamanan (siskamling), ketertiban dan memfungsikan pos-kamling;

c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Tugas Pokok Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas :

a.melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat serta keamanan dan ketertiban pada dusun yang merupakan wilayah kerjanya;

b.melaksanakan peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa pada dusun yang merupakan wilayah kerjanya;

c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

   

“PERSYARATAN PENGURUSAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL”

DASAR HUKUM:

·         UU No. 23/2006 Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

·         PP No. 37/2007 Tentang PELAKSANAAN UU No. 23/2006

·         PERPRES No. 25/2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

·         PERDA No. 2/2012 Tentang PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN JEMBER

PENCATATAN KELAHIRAN UMUM

(Usia 0 s/d 60 hari) GRATIS….

TATACARA MENGURUS AKTE KELAHIRAN

Persyaratan membuat Akte Kelahiran Usia 0 s/d 60 hari :

(Masing-Masing Rangkap 2)

1.       Surat pengantar RT /RW

2.       Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Kelahiran (RS/Puskesmas/Dokter/Rumah Bersalin/Klinik dll)

3.       Membawa 2 orang saksiPencatatan dan photo copy  KTP Saksi yang dilegalisir

4.       Photo copy Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan yang di legalisir

5.       Photo copyKartu Keluarga ( KK ) yang dilegalisir

6.       Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) suam dan istri yang dilegalisir

7.       Mengisi formulir permohonan dan persyaratan

8.       Biaya Administrasi desa (GRATIS)

PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

(Masing-masing rangkap 2) :

1.       Surat Pengantar RT / RW

2.       Surat Keterangan kelahiran dari Kepala Desa / Lurah

3.       Membawa 2 orang saksiPencatatan dan photo copy  KTP Saksi yang dilegalisir

4.       Photo copy Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan yang di legalisir

5.       Photo copyKartu Keluarga ( KK ) yang dilegalisir

6.       Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) suam dan istri yang dilegalisir

7.       Mengisi formulir permohonan dan persyaratan

8.       Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (bagi pemohon yang kelahirannya lewat 60 hari s/d dibawah 1 Tahun)

9.       Penetapan Pengadilan Negeri (bagi pemohon yang kelahirannya lewat dari 1 tahun

10.   Mengisi Formulir Permohonan dan Persyaratan.

CARA MENGURUS KARTU KELUARGA ( KK )

Persyaratanmembuat KK ( KartuKeluarga ) :

1.       Suratpengantar RT / RW

2.       Photo copy AkteNikah 1 ( satu ) lembar

3.       Photo copy Aktekelahiran / Kenalahir 1 ( satu ) lembar

4.       Photo copy KartuTandaPenduduk ( KTP ) 1 ( satu ) lembar

5.       Blangko FF.01 daridispenduk

6.       BiayaAdministrasidesa (GRATIS)

CARA MENGURUS KARTU TANDA PENDUDUK( KTP )

Persyaratanmengurus KTP ( KartuTandaPenduduk ) :

1.       Surat pengantar RT / RW

2.       Pengantar dari Desa ( KP 1 )

3.       Photo copy Kartu Keluarga ( KK ) 2 ( dua ) lembar

4.       Pas photo 2×3 berwarna 2 ( dua ) lembar ( untuk tahun kelahiran ganjil background berwarna merah dan untuk tahun kelahiran genap background berwarna biru )

5.       Biaya Administrasidesa (GRATIS)

CARA MENGURUS SURAT NIKAH

Persyaratan membuat Surat Nikah :

1.       Surat Pengantar RT / RW

2.       Photo copy  KTP

3.       Photo copy Kartu Keluarga

4.       Photo copy Ijazah dan Akte Kelahiran

5.       Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 8 ( delapan ) lembar

6.       Langsung ke Kaur Kesra.

7.       Administrasi Desa Rp. 35.000,-

CARA MENGURUS SURAT PINDAH TEMPAT

PersyaratanmembuatSuratPindah :

1.       Surat pengantar RT / RW

2.       Kartu Keluarga ( KK )

3.       Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

4.       Akte Nikah

5.       Pas photo 20 ( duapuluh ) lembar

6.       Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )

7.       Administrasi Desa Rp. 10.000

CARA MENGURUS SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN( SKCK )

Persyaratan membuat  Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) :

1.       Surat engantar RT / RW lalu di photo copy 1 ( satu ) lembar

2.       Pengantar dari desa lalu di photo copy 1 ( satu ) lembar

3.       Photo copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 3 ( tiga ) lembar

4.       Photo copy Kartu Keluarga ( KK ) 1 ( satu ) lembar

5.       Pas photo 4 x 6 berwarna 7 ( tujuh ) lembar
6.   Biaya administarsi desa Rp. 5.000,-